GARUT — Proses regenerasi kepemimpinan di tubuh DPD Partai Golkar Kabupaten Garut memasuki babak penantian. Musda XI yang semula dijadwalkan pada 27 Agustus 2026 harus ditunda lantaran jadwal pelaksanaan belum ditetapkan ulang oleh DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat.
Ketua DPD Golkar Jabar, Daniel Muttaqin Syafiuddin, disebut ingin hadir langsung dalam setiap Musda DPD II di wilayahnya. Hal ini yang membuat agenda Musda Garut menyesuaikan dengan jadwal ketua DPD Provinsi.
Dua Kader Sudah Menyatakan Diri, Pendaftaran Resmi Belum Dibuka
Dinamika menjelang Musda mulai terlihat. Deden Sopian menyebut Aris Munandar dan Abdussyakur Amin telah menyatakan diri sebagai bakal calon ketua DPD Golkar Kabupaten Garut.
“Sampai saat ini baru dua calon, karena belum dibuka lagi pendaftaran,” katanya, Senin (7/9/2026).
Kedua nama tersebut masih menyandang status bakal calon. Tahapan pendaftaran resmi belum dibuka oleh panitia.
Rapat Pleno Sudah Digelar, Kepanitiaan Terbentuk
Persiapan internal sejatinya telah rampung. DPD Golkar Kabupaten Garut menggelar rapat pleno pada 4 Agustus 2026 di Aula Kantor DPD Golkar Kabupaten Garut, Jalan Ahmad Yani.
Dalam pleno tersebut, susunan kepanitiaan Musda ditetapkan. Deden Sopian bertindak sebagai Ketua Pelaksana, H. Suyatna sebagai Ketua SC, dan Deden Rosyidin sebagai Ketua OC.
“Kami panitia penyelenggara bersama SC dan OC telah siap untuk penyelenggaraan, kapan pun DPD Jabar memerintahkan,” tegas Deden.
Apa Itu Diskresi dalam Pencalonan Ketua Golkar?
Deden turut menyinggung mekanisme diskresi yang kerap menjadi pertanyaan kader. Ia menjelaskan, diskresi merupakan kewenangan DPP Partai Golkar untuk memberikan izin kepada kader yang belum memenuhi syarat agar tetap bisa mengikuti pemilihan.
“Diskresi yaitu kewenangan DPP yang diberikan kepada kader yang tidak memenuhi syarat agar bisa mengikuti pemilihan bersama yang lainnya sebagai calon,” jelasnya.
Seluruh proses pencalonan nantinya tetap mengacu pada AD/ART Partai Golkar serta juklak dan juknis yang berlaku.
Rekam Jejak Empat Musda: Perbedaan Tak Pernah Berujung Pecah
Deden yang merupakan mantan anggota DPRD Kabupaten Garut itu mengaku telah mengikuti empat kali perhelatan Musda Golkar Garut, sejak 2005 hingga 2020.
“Mulai dari Musda ke VII tahun 2005 hingga Musda Golkar di tahun 2020 lalu tidak pernah terjadi perpecahan yang berkepanjangan. Artinya selalu bisa dimusyawarahkan dan bersatu kembali,” ungkapnya.
Ia menilai perbedaan pandangan dan pilihan dalam organisasi politik adalah hal wajar. Namun, perbedaan tersebut tidak semestinya berujung pada perpecahan internal.
“Golkar adalah partai yang paling demokratis dan taat asas, sehingga perbedaan pendapat dan perbedaan pilihan sudah merupakan hal biasa,” paparnya.
Ruang Mufakat Antar Calon Disediakan Sebelum Jadwal Ditetapkan
Sebelum jadwal Musda dipastikan, DPD Golkar kabupaten/kota se-Jawa Barat diberikan ruang untuk berkomunikasi. Para bakal calon dan tim pendukungnya dapat bermusyawarah terlebih dahulu.
“Kami DPD II se-Jawa Barat diberikan waktu oleh Ketua DPD Jabar untuk bermufakat di antara para calon dan timnya, sebelum jadwal ditetapkan. Hal ini bertujuan agar kekompakan dan persatuan bisa terjaga,” katanya.
Meski demikian, proses komunikasi tersebut tetap memiliki batas waktu. Deden menegaskan hal ini diperlukan agar pelaksanaan Musda memiliki kepastian.
“Walau demikian tentunya ada batas waktu yang diberikan sebagai kepastian pelaksanaan,” tandasnya.
