BANDUNG – Pelabuhan Ratu dan Pangandaran terus dikembangkan sebagai penopang utama wisata bahari Jawa Barat. Perkembangan ini berbarengan dengan langkah nasional memperketat standar keselamatan kapal wisata lewat kesepakatan yang diteken di Benoa, Bali, pada 8 Agustus 2026.
Empat pihak — Indonesian National Shipowners' Association (INSA), PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), PT Jasaraharja Putera, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Indonesia Re) — menandatangani Nota Kesepahaman dalam rangkaian INSA Yacht Festival 2026, mengintegrasikan klasifikasi kapal, pengendalian risiko teknis, perlindungan asuransi, dan reasuransi dalam satu ekosistem.
Notasi Baru untuk Kapal Wisata
Direktur Utama BKI, R. Benny Susanto, menekankan bahwa keselamatan pelayaran butuh proses pemeriksaan menyeluruh — mulai dari armada, perlengkapan keselamatan, hingga kompetensi awak kapal. "BKI berkomitmen menjadi mitra strategis dalam membangun ekosistem dunia maritim di sektor pariwisata yang aman dan berdaya saing," ujarnya.
Manfaat bagi Operator dan Wisatawan
Ketua Penyelenggara IYF 2026 sekaligus Wakil Ketua Umum DPP INSA, Nova Y. Mugijanto, menyebut standar yang lebih terukur akan membuat premi asuransi kapal wisata lebih kompetitif, sekaligus mempermudah akses pembiayaan dari lembaga keuangan untuk pengembangan armada.
Direktur Teknik Operasi Indonesia Re, Delil Khairat, menambahkan bahwa kerja sama ini menandai penerapan pertama konsep Strategic Risk Management pada sektor pariwisata bahari nasional — mengelola rantai bisnis dari hulu ke hilir sebagai satu ekosistem yang terverifikasi risikonya.
Tiga Perusahaan Jadi Pilot Project
Sebagai langkah awal, BKI menandatangani kontrak pilot project dengan tiga anggota INSA: PT Tringgading Agung Pratama, PT Wisata Biru Indonesia, dan PT Pelayaran Wisata Laut Varuna Sakti.
Bagi wisatawan yang berencana menyeberang lewat Pelabuhan Ratu maupun Pangandaran, penguatan standar semacam ini jadi jaminan tambahan atas kelaiklautan armada yang mereka naiki.
